Apa Itu Otoriter? Ini Pengertian Istilah dan Ciri-ciri Pemerintahannya – Pemerintahan otoriter menjadi sorotan dunia. Sistem politik ini menempatkan kekuasaan absolut pada satu tangan. Pemimpin tunggal atau kelompok kecil mengendalikan negara. Kebebasan sipil dan hak politik rakyat tertekan. Indonesia memiliki sejarah panjang terkait sistem politik.
Source: slideplayer.com
Demokrasi Pancasila menjadi antitesis otoritarianisme. Otoritarianisme memiliki dampak signifikan pada pembangunan bangsa.
Apa Itu Otoriter? Pengertian Istilah Otoriter
Otoriter adalah sebuah sistem pemerintahan yang memusatkan kekuasaan pada satu orang atau kelompok kecil. Kekuasaan ini digunakan tanpa adanya mekanisme pertanggungjawaban yang jelas kepada rakyat. Keputusan-keputusan penting diambil secara sepihak tanpa melibatkan partisipasi publik atau oposisi yang berarti. Dalam pemerintahan otoriter, kebebasan individu dan hak-hak sipil seringkali dibatasi atau bahkan dihilangkan sama sekali.
Istilah “otoriter” berasal dari kata “otoritas,” yang merujuk pada hak atau kekuasaan untuk memerintah dan membuat keputusan. Namun, dalam konteks politik, otoriterisme mengacu pada penyalahgunaan otoritas tersebut, di mana kekuasaan digunakan secara sewenang-wenang dan tanpa mempertimbangkan kepentingan rakyat.
Ciri-ciri Pemerintahan Otoriter: Apa Itu Otoriter? Ini Pengertian Istilah Dan Ciri-ciri Pemerintahannya
Pemerintahan otoriter memiliki sejumlah ciri-ciri khas yang membedakannya dari sistem pemerintahan lainnya, seperti demokrasi atau monarki konstitusional. Berikut adalah beberapa ciri-ciri utama pemerintahan otoriter:
- Pemusatan Kekuasaan: Kekuasaan terpusat pada satu orang (diktator) atau kelompok kecil (oligarki). Tidak ada pembagian kekuasaan yang jelas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
- Pembatasan Kebebasan Sipil: Kebebasan berbicara, berpendapat, berkumpul, dan berserikat dibatasi secara ketat. Media massa dikontrol oleh pemerintah dan seringkali digunakan sebagai alat propaganda.
- Tidak Adanya Pemilu yang Bebas dan Adil: Pemilu jika diadakan, seringkali direkayasa atau dikendalikan oleh pemerintah. Oposisi politik ditekan dan tidak memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing.
- Penggunaan Kekerasan dan Intimidasi: Pemerintah otoriter seringkali menggunakan kekerasan dan intimidasi untuk menekan perbedaan pendapat dan mempertahankan kekuasaan. Polisi dan militer digunakan sebagai alat untuk menindas oposisi.
- Kultus Individu: Pemimpin otoriter seringkali menciptakan kultus individu di sekitarnya, di mana mereka dipuja-puja dan dianggap sebagai sosok yang sempurna dan tidak tergantikan.
- Tidak Adanya Akuntabilitas: Pemerintah tidak bertanggung jawab kepada rakyat dan tidak ada mekanisme yang efektif untuk mengawasi atau mengendalikan kekuasaan mereka.
- Dominasi Partai Tunggal: Seringkali hanya ada satu partai politik yang diizinkan beroperasi, dan partai ini digunakan sebagai alat untuk mengendalikan negara dan masyarakat.
- Korosi Hukum: Hukum seringkali digunakan sebagai alat untuk menindas oposisi dan membenarkan tindakan-tindakan pemerintah yang sewenang-wenang. Independensi peradilan diabaikan.
Perbedaan Otoriter dengan Totaliter
Meskipun seringkali digunakan secara bergantian, otoriter dan totaliter adalah dua konsep yang berbeda. Pemerintahan totaliter lebih ekstrem daripada otoriter. Dalam sistem totaliter, negara berusaha mengendalikan setiap aspek kehidupan masyarakat, termasuk pikiran, perasaan, dan keyakinan individu. Sementara itu, pemerintahan otoriter lebih fokus pada pengendalian politik dan ekonomi, dan mungkin memberikan sedikit ruang bagi kebebasan pribadi di luar ranah tersebut.
| Fitur | Otoriter | Totaliter |
|---|---|---|
| Lingkup Kontrol | Fokus pada politik dan ekonomi | Mengendalikan semua aspek kehidupan |
| Ideologi | Tidak selalu memiliki ideologi yang jelas | Memiliki ideologi yang kuat dan komprehensif |
| Kebebasan Pribadi | Mungkin ada sedikit ruang untuk kebebasan pribadi | Tidak ada kebebasan pribadi |
| Tingkat Represi | Represi terbatas pada oposisi politik | Represi meluas ke seluruh masyarakat |
Contoh Pemerintahan Otoriter dalam Sejarah
Sepanjang sejarah, terdapat banyak contoh pemerintahan otoriter di berbagai belahan dunia. Beberapa contoh yang terkenal meliputi:
- Uni Soviet di bawah Stalin: Pemerintah totaliter yang menindas kebebasan individu dan melakukan pembersihan politik besar-besaran.
- Jerman Nazi di bawah Hitler: Pemerintah fasis yang melakukan genosida dan memulai Perang Dunia II.
- Chile di bawah Pinochet: Pemerintah militer yang menggulingkan pemerintahan yang dipilih secara demokratis dan melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang serius.
- Myanmar di bawah junta militer: Pemerintah militer yang menindas oposisi politik dan melakukan pelanggaran hak asasi manusia.
Dampak Pemerintahan Otoriter
Pemerintahan otoriter memiliki dampak yang merugikan bagi masyarakat dan negara. Beberapa dampak negatifnya meliputi:
- Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Kebebasan sipil dan hak politik dilanggar secara sistematis.
- Korupsi dan Kolusi: Kekuasaan yang tidak terkendali membuka peluang bagi korupsi dan kolusi.
- Ketidakstabilan Politik: Represi dan ketidakpuasan rakyat dapat menyebabkan ketidakstabilan politik dan konflik sosial.
- Keterbelakangan Ekonomi: Kurangnya kebebasan ekonomi dan investasi asing dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.
- Hilangnya Kreativitas dan Inovasi: Pembatasan kebebasan berpikir dan berekspresi dapat menghambat kreativitas dan inovasi.
Pentingnya Demokrasi
Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan kepada rakyat dan melindungi hak-hak individu. Demokrasi memberikan kesempatan bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik dan mengawasi kinerja pemerintah. Demokrasi juga menjamin kebebasan berbicara, berpendapat, berkumpul, dan berserikat. Sistem demokrasi yang sehat dan kuat merupakan benteng utama melawan otoritarianisme.
Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk menjaga dan memperkuat demokrasi di negara kita. Kita harus berani menyuarakan pendapat kita, mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak adil, dan berpartisipasi aktif dalam proses politik. Hanya dengan demikian, kita dapat mencegah kembalinya otoritarianisme dan membangun masyarakat yang adil, makmur, dan demokratis.
Semoga artikel ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang apa itu otoriter dan mengapa penting untuk menjaga demokrasi. Terima kasih sudah membaca! Jangan lupa untuk berkunjung kembali nanti untuk artikel-artikel menarik lainnya.